1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat Nomor: 01080/KB/PUD.BPR/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, berikut Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 00019/KB/PUD.BPR/V/2025 tanggal 27 Mei 2025;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) karena lalai memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit setiap bulan sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 01080/KB/PUD.BPR/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 juncto Addendum Perjanjian Kredit Nomor 00019/KB/PUD.BPR/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, meskipun telah diberikan Surat Peringatan dan Somasi oleh Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan utang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap, yang meliputi:

1. Seluruh Utang Pokok      : Rp. 88.000.000,-
2. Utang Bunga                            : Rp. 10.560.000,-
3. Denda                                      : Rp.  3.495.534,-

Jumlah sisa utang keseluruhan sejumlah Rp. 102.055.534,- (seratus dua juta lima puluh lima ribu lima ratus ratus tiga puluh empat rupiah);

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda jaminan utang Para Tergugat berupa:

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00408/Melirang, atas sebidang tanah seluas 161 m2 (seratus enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 15-12-2018, Nomor: 00399/12091204/2018, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):12091204.00606, yang berlokasi di Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Utara     :Rumah Bapak Abdur Rohim/Ibu Badiah

Timur     :Jalan Desa

Selatan  :Tanah Ibu Jamilah/Bapak H. Nur Kasan

Barat     : Tanah Ibu Jamilah/Bapak H. Nur Kasan

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000;00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan perkara aquo;
2. Membebankan biaya perkara aquo kepada Para Tergugat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain; mohon putusan yang sedail-adilnya berdasarkan kebenaran hukum (pro aequo et bono).