1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat Nomor: 01392/KB/PUD.BPR/XI/2021  tanggal 24 November 2021, berikut Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 00011/KB/PUD.BPR/III/2023 tanggal 28 Maret 2023;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) karena lalai memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit setiap bulan sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 01392/KB/PUD.BPR/XI/2021  tanggal 24 November 2021 juncto Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 00011/KB/PUD.BPR/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, meskipun telah diberikan Surat Peringatan  SECARA PATUT oleh Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan utang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap, yang meliputi:

1. Seluruh Utang Pokok                : Rp. 207.066.600,-
2. Utang Bunga                           : Rp.  80.900.000,-
3. Denda                                     : Rp.  49.122.274,-

Jumlah sisa utang keseluruhan sejumlah Rp. 337.088.874,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda jaminan utang Para Tergugat berupa:

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01895/Melirang, atas sebidang tanah seluas 242 m2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 11-07-2019, Nomor: 01881/12091204/2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12091204.02444, yang berlokasi di Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, ABDUL HALIM, selaku Tergugat I, dengan batas-batas:

Utara      :Rumah Bapak Sadi

Timur      :Tanah Bapak Sun'an

Selatan   :Rumah Sucipto

Barat      :Jalan Desa

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000;00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan perkara aquo;
2. Membebankan biaya perkara aquo kepada Para Tergugat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain; mohon putusan yang sedail-adilnya berdasarkan kebenaran hukum (pro aequo et bono).