PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Praperadilan;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo;
4. Menyatakan penetapan Pemohon Agus Priyono sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/121/VI/RES.1.11/ 2026/Satreskrim tanggal 29 Juni 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/VIII/ RES.1.11/2026/ Satreskrim tanggal 9 Juli 2026 tidak sah;
6. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/92/VII/RES.1.11/2026/ Satreskrim tanggal 9 Juli 2026 Jo Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Panjang Han/JPU/92 B/VII/RES.1.11/2026/ Satreskrim tanggal 27 Juli 2026. terhadap Pemohon tidak sah;
7. Menyatakan penahanan Pemohon sejak tanggal 9 Juli 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 yang diperpanjang Selama 40 (empat puluh) hari mulai  tanggal 29 Juli s.d 6 September 2026 tidak sah;
8. Memerintahkan Termohon  segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
9. Menyatakan segala tindakan Upaya Paksa terhadap Pemohon yang secara langsung didasarkan pada penetapan tersangka dan/atau penahanan yang dinyatakan tidak sah menjadi tidak sah sepanjang menurut hukum merupakan konsekuensi langsung dari tindakan tersebut;
10. Memerintahkan Termohon melakukan pemulihan hak Pemohon sesuai UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP;
11. Menyatakan Pemohon berhak memperoleh rehabilitasi sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP;
12. Menyatakan Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP;
13. Memerintahkan Termohon  melaksanakan putusan Praperadilan ini segera setelah dibacakan;
14. Memerintahkan Turut Termohon  untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Perkara ini.
15. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono)