1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah bentuk Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa :

a.   Uang Pesangon sebesar 9 bulan upah karena masa kerja Penggugat sudah 32 Tahun sehingga Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 9 x upah per bulan Penggugat Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) = Rp. 189.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);

b.   Uang penghargaan masa kerja sebesar 10 bulan upah karena masa kerja Penggugat sudah 32 Tahun, sehingga Penggugat berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar 10 x upah per bulan Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) = Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

c.   Uang penggantian hak dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

Dengan total jumlah uang pesangon + uang penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 189.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) + Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) = Rp. 399.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah). Dan belum termasuk uang penggantian hak dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

4.      Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat selama menjalani Pemutusan Hubungan Kerja terhitung mulai dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 (selama 10 bulan) x Gaji perbulan Rp. 21.000.000 = Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

5.      Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

6.      Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali, maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij voeraad);

7.      Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).